BTemplates.com

Diberdayakan oleh Blogger.

Categoris

BTemplates.com

Laman

Blogroll

Blog ini menyediakan informasi terupdate

BTemplates.com

Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan

Selasa, 01 November 2016

Tragedi Surat Perintah Sebelas Maret yang Entah Kemana???



 
Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan Supersemar adalah secarik kertas yang menandai peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru. Surat misterius yang sampai saat ini tidak pernah selesai diperdebatkan di panggung politik itu merupakan mandat Soekarno kepada Soehartountuk mengamankan situasi yang diakibatkan peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S).
Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Surat tersebut merupakan instruksi Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk saat itu, pascaperistiwa 30 September 1965.

Sampai sekarang Supersemar masih menjadi misteri karena surat asli belum diketahui keberadaannya. Sementara, Supersemar versi Angkatan Darat, yang dianggap resmi oleh Orde Baru, diragukan keasliannya. Dalam versi Supersemar yang dipegang AD sampai saat ini, tertulis Soekarno memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan situasi dan memberikan keleluasaan terhadapnya untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu demi alasan keamanan.

Dalam Supersemar versi lain, Soekarno hanya memerintahkan Soeharto untuk mengkoordinasikan pengamanan dan jalannya pemerintahan dengan panglima angkatan TNI lain (di luar AD).

Soeharto ketika itu berpangkat Letnan Jenderal.  Dengan Supersemar ia pun membubarkan PKI, menangkap 15 menteri beraliran kiri dan loyalis Soekarno. 12 Maret 1967, ia diangkat menjadi Presiden tanpa proses pemilu. Sayangnya, hingga kini tidak ada dokumen asli Supersemar yang bisa diteliti. Empat versi yang disimpan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia semuanya dinyatakan tidak orisinil.
Kronologi penandatanganan Supersemar juga masih polemik. Benarkah Supersemar lahir dari proses ancaman hebat yang ditujukan kepada Presiden Soekarno?  Faktanya, Supersemar menjadi modal Soeharto untuk naik ke tampuk kekuasaan. Sementara, Soekarno terusir dari Istana.
Panggabean disebut-sebut datang ke Istana Presiden di Bogor pada 11 Maret bersama Brigjen Basuki Rahmat, Brigjen M Yusuf dan Brigjen Amirmachmud. Mereka meminta Soekarno menandatangani Supersemar. Versi ini berbeda dengan versi yang selama ini disebarkan pemerintah Orde Baru. Di versi itu, Soeharto hanya mengutus tiga jenderal: Brigjen Basuki Rahmat, Brigjen M Yusuf dan Brigjen Amirmachmud.

(sumber: Metrotvnews)

Krisis Moneter yang di Alami Bangsa Indonesia


Krisis Moneter 1997 

Setahun sebelum Soeharto lengser , asia diterpa krisis global. krisis yang awalnya melanda negara-negara tetangga, akhirnya menimpa Indonesia. Hal ini membuat masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan Soeharto. terjadi demonstrasi besar-besaran dengan satu tujuan, Soeharto lengser dari jabatannya.
terhitung sejak pertengahan 1997, beberapa negara di asia mengalami krisis moneter. Salah satunya adalah Thailan. Pada satu Juli, mata uang Tahailan-Baht-melemah terhadap dolar. kehawatiran banyak kalangan bahwa krisis di Thailan akan menular ke Indonesia menjadi kenyataan. Pada 21 Juli, nilai rupiah mengalami hal sama.
Ketika krisis moneter mulai menggrogoti kemampuan ekonomi, usaha yang ditempuh Indonesia adalah meminta bantuan Internasional Monetary Fund (IMF) namun IMF tidak kunjung mengeluarkan dana negosiasi berjalan dengan alot. Disamping itu nilai rupiah semakin terpuruk.
untuk mendapatkan bantuan, IMF menyaratkan Indonesia melakukan perubahan kebijakan ekonomi, keuangan, dan anggaran yang cukup fundamental. Dalam istilah mereka Indonesia harus melakukan Revormasi ekonomi. Tuntutan-tuntutan IMF yang berat, termasuk pengaturan kebijakan moneter, perbankan nasional, dan penghapusan subsidi untuk beberapa jenis kebutuhan vital, terpaksa diikuti juga demi turunnya bantuan.
Pada 8 Oktober, pemerintah resmi meminta bantuan IMF, Duapuluh hari kemudian, pasar modal anjlok, atau yang dikenal dengan sebutan "Selasa Hitam". Selanjutnya 31 Oktober, pemerintah mendatangi perjanjian dengan IMF berikut pinjaman fasilitas pinjaman siaga 38 miliar dolar AS. Tak lanjut dari kesepakatan itu 16 bank dilikuidasi pada 1 November dan pada 3 November, pemerintah kembali mengumumkan paket kebijakan ekonominya.
Tanggal 6 Januari 1998, pemerintah mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dinilai tak relistis. RAPBN 1998 itu mengasumsikan nilai tukar 4.000 rupiah per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 4% , dan inflasi 9%. faktanya pada 10 Januari, rupiah langsung menembus angka psikologis 10.000 rupiah per dolar AS. turbulensi ekonomi itu mulai mereda pada 3 Mei 1999 ketika pertumbuhan ekonomi tri wulan I tercatat positif 1,34%.
Pemerintah bantuan ke IMF ternyata tidak mempercepat penyembuhan. Semua percaya bahwa ekonomi sangat terkait dengan politik. Jika politik stabil, ekonomi akan sehat. Begitupun sebaliknya.
Akhirnya, popularitas pemerintah dimasa rakyat menjadi merosot. Kata "reformasi" segera menjadi populer. Bahkan, reformasi yang menjadi tuntutan IMF, tetapi menuntut turunya Presiden Soeharto.
Rakyat menuntut reformasi total. selain dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan hukum menjadi tuntutan rakyat. Logikanya, krisis ekonomi bukan hanya disebabkan merosotnya nilai rupiah, tetapi juga tatanan politik yang tidak demokratis, serta hukum yang terlalu dikuasai pihak otoritersehingga tidak mendatangkan keadilan.
Sehingga rakyat tidak percaya lagi terhadap Soeharto. gejala merosotnya ini sebelumnya telah tanpak sejak tahun-tahun menjelang krisi moneter. Kerusuhan-kerusuhan yang telah melanda berbagai kota, seperti Pekalongan, Tasikmalaya, Situbondo, Banjarmasin, Rengasdengklok dan lahirnya di tahun sebelumnya serta menjelang pemilu Mei 1997, merupakan tanda-tanda menipisnya kepercayaan rakyat terhadap penguasa dan pemerintah.